PASURUAN — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait datang ke Pasuruan dengan misi yang mulia: memastikan semua warga punya rumah dalam lima tahun ke depan. Janji yang terdengar manis di telinga, seindah brosur perumahan dengan tagline “Cicilan Ringan, Hidup Tenang”—tapi seringnya ujung-ujungnya cuma tenangnya pengembang.
Dalam acara serah terima kunci rumah FLPP di Perumahan Grand Kencana Beji, Rabu (15/10/2025) malam, Ara—sapaan akrab Menteri PKP—memuji semua pihak. Dari bupati, wakil bupati, pengembang, sampai bank. Semua dipuji. Kalau bisa, mungkin tiang listrik juga bakal dipuji karena “berdiri tegak menopang program nasional perumahan rakyat”.
“Saya senang banget di sini, kepala daerahnya keren, pengembangnya kompak, banknya mantap, demand-nya tinggi. Jadi perlu digas lagi, pak Wabup!” ujar Ara, semangatnya menular seperti promo properti di pameran mall.
Masalahnya, data menunjukkan masih ada 150 ribu warga Pasuruan belum punya rumah. Tapi bukan pejabat namanya kalau nggak jago berhitung cepat. Kata Ara, kalau bangun 1.000 rumah setahun, butuh 25 tahun. Jadi solusinya? Gampang. Tinggal bilang “harus selesai lima tahun!” dan voila—target berubah dari realistis jadi optimistis (dan mungkin sedikit fantasis).
“Mari tuntaskan bersama. Kita bisa 5.000 rumah per tahun!” katanya mantap, tanpa menjelaskan dari mana tanahnya, izinnya, atau APBD-nya.
#FLPP dan Harapan: Kredit Hidup Panjang, Umur Cicilan Lebih Panjang Lagi
Ara menjanjikan akan kasih kuota 5.000 FLPP di tahun 2026. Dua ribu di pertengahan tahun, tiga ribu di akhir. Optimis banget. Seolah-olah semua warga Pasuruan tinggal antri di depan bank sambil bawa slip gaji dan doa restu.
Padahal, banyak warga MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) itu bukan nggak mau punya rumah, tapi nggak bisa punya rumah. DP-nya berat, cicilannya panjang, bunga masih ada, dan kalau telat bayar—surat cinta dari bank datang duluan sebelum surat cinta dari pasangan.
Tapi Menteri tetap yakin. Katanya Pasuruan bakal jadi kabupaten percontohan. Karena semua pihak di sini “komplit”, pemerintah mendukung, pengembang keren, dan permintaan tinggi. Yang belum disebut cuma satu, kemampuan beli masyarakatnya.
#Gus Wabup: “Kalau Program Presiden, Harus Jalan.” (Kalimat sakti semua pejabat daerah)
Wakil Bupati Pasuruan, KH Shobih Asrori—alias Gus Wabup—langsung menyambut janji Menteri dengan khidmat dan wajah penuh tekad. Katanya, Pemkab siap menyiapkan semua piranti: dari regulasi, lahan, sampai perbup pembebasan retribusi. Semua akan disiapkan. Pokoknya, kalau program Presiden, harus maksimal.
Ini menarik. Karena di negeri ini, program Presiden seringkali seperti proyek pembangunan jalan: dibuka besar-besaran, tapi di tengah jalan malah macet karena anggaran atau birokrasi.
Tapi Gus Wabup memang serius. Sudah ada 157 perumahan direncanakan di Pasuruan tahun depan. 77 di antaranya untuk MBR. Sisanya mungkin untuk MBR versi premium, Masyarakat Berpenghasilan Rapat.
“Bagi penerima manfaat, semoga rumah ini jadi tempat bahagia dan membangun harapan,” kata Gus Wabup.
Bahagia tentu penting. Tapi kalau cicilan jalan terus 20 tahun, kadang rumah justru jadi sumber stres baru.
#Dari Janji ke Realita: 5.000 Rumah per Tahun, tapi Tanahnya Milik Siapa?
Kunjungan Ara ini jelas penuh semangat dan niat baik. Tapi janji 5.000 rumah per tahun di tengah harga tanah yang makin absurd dan pengembang yang lebih doyan jual ke ASN daripada MBR jelas butuh lebih dari sekadar pidato motivasional.
Masalah perumahan rakyat itu bukan cuma soal “membangun”, tapi soal mendistribusikan keadilan ruang. Siapa yang dapat akses, siapa yang nggak. Siapa yang punya rumah, dan siapa yang cuma numpang di kontrakan yang makin mahal.
Maka, janji Menteri PKP ini sah-sah saja kita sambut dengan tepuk tangan—asal bukan tepuk tangan yang sama yang kita pakai waktu dengar janji “harga beras akan turun”. Karena kalau janji rumah ini gagal, yang punya rumah tetap pengembang, yang punya utang tetap rakyat.***
