RAPAT pengendalian inflasi daerah di Kemendagri di Jakarta, Senin (20/10/2025), mendadak berubah jadi sesi tanya jawab yang lumayan nyelekit. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampak heran melihat ada daerah yang begitu rajin… menabung.
“Kalau anggaran daerah boleh defisit atau surplus, apa harus balance tiap tahun?” tanyanya polos tapi menyengat.
Jawabannya datang dari Mendagri Tito Karnavian, “Sebaiknya surplus, Pak. Biar ada cadangan.”
Nah, ini nih. Antara “cadangan” dan “diam di kas daerah” itu beda tipis. Yang satu siap dipakai, yang satu malah kayak ngendon di deposito.
#Surplus Itu Baik, Tapi Kalau Kelewat Banyak Jadi Tanya
Di atas kertas, punya surplus anggaran kelihatannya keren. Tanda keuangan daerah sehat, pengeluaran terkendali, nggak boncos.
Tapi kalau sampai Rp 3 triliun nganggur di kas daerah kayak di Bojonegoro, itu bukan lagi tanda sehat. Itu tanda kelebihan nutrisi sampai kolesterol naik.
“Kalau Bojonegoro lebih dari Rp 3 triliun tidak terpakai di akhir tahun, mau diapain?” tanya Purbaya, nada suaranya antara penasaran dan gemas.
Jawaban pejabat lain lebih diplomatis, “Kita dorong supaya digunakan di awal tahun depan, Pak.”
Masalahnya, ini bukan pertama kali uang Bojonegoro “didorong”. Tahun lalu juga begitu, ujungnya cuma geser tahun, bukan geser manfaat.
#Minyak Melimpah, Rakyat Masih Ditandu
Bojonegoro ini daerah yang kaya minyak, hasil kerja sama dengan ExxonMobil. Ironisnya, duit dari bawah tanah malah mengendap di atas meja kas daerah.
Purbaya sampai nyeletuk, “Tujuan surplus itu bukan untuk menabung, tapi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.”
Nah, ini baru jleb. Karena apa gunanya “surplus” kalau jalan masih bolong dan akses kesehatan masih darurat. Seorang ibu di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, bahkan harus ditandu sejauh enam kilometer oleh warga karena akan melahirkan di RSUD Padangan. Video kejadian itu viral di TikTok, Minggu (4/5/2025).
Kaya sumber daya, tapi miskin akses dasar, ironinya begitu kentara.
#Jalan Rusak, Air Pun Susah
Hal serupa juga terjadi di Dusun Rejoso, Desa Miyono, Kecamatan Sekar. Ratusan warga mendatangi Balai Desa, Selasa (21/10/2025), menuntut perbaikan jalan yang rusak parah dan tak kunjung diperbaiki.
Dan seolah belum cukup, kekeringan meluas pada September 2025, bukan hal baru, tapi ulang tahun rutin penderitaan lama. Delapan kecamatan bahkan harus mengajukan bantuan air bersih ke BPBD, Kepohbaru, Sugihwaras, Sumberejo, Temayang, Sekar, Margomulyo, Dander, dan Sukosewu. Dari SMA, dusun, sampai sekolah rakyat, semua ikut antre air.
Bayangin, Rp 3 triliun itu kalau dipakai buat infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pengelolaan air bersih, efeknya bisa muter ke mana-mana. Tapi kalau dibiarkan tidur di rekening daerah, ya ekonominya ikut tidur siang.
#Antara Hati-Hati dan Takut Belanja
Sebagian kepala daerah bilang, mereka sengaja menahan belanja karena takut salah. Takut diperiksa, takut dikira korupsi, takut bikin proyek yang ujungnya viral.
Tapi kalau semua pemda berpikir begitu, ekonomi daerah ya stagnan. Uang ada, tapi fungsi fiskalnya nihil.
Padahal, sebagaimana pesan Purbaya: “Tujuan anggaran itu bukan buat disimpan, tapi buat kerja.”
Karena pada akhirnya, rakyat nggak bisa beli beras pakai “saldo kas daerah”. Yang mereka butuh, uang itu bergerak. Bukan sekadar mengendap dengan sopan di laporan keuangan.***
