JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang lagi-lagi harus siap pasang mode irit edition. Pasalnya, dana transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan bakal turun sekitar Rp102 miliar di tahun 2026.
Bupati Warsubi dengan gaya khas pejabat (serius tapi tetap pakai jas rapi) menyampaikan kalau transfer pusat ke daerah memang dipotong cukup signifikan. Kalau sebelumnya Rp919,9 triliun untuk nasional, tahun depan tinggal Rp650 triliun. Turunnya kayak gaji PNS dipotong arisan RT.
”Pendapatan transfer pusat masih sangat besar, 64,18 persen dari total APBD Jombang. Jadi kalau dipotong, ya jelas kita ikut kedodoran,” kata Warsubi.
#Pusat: Fokus Nasional, Daerah: Fokus Bingung
Pemangkasan ini katanya karena banyak program dialihkan langsung ke pusat. Jadi duit yang biasanya mampir dulu ke kas daerah, sekarang dilewatkan begitu saja. Program seperti Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG) ditangani langsung pemerintah pusat.
Logikanya sih biar lebih efektif. Tapi di lapangan bisa bikin daerah kayak orang tua yang anaknya tiba-tiba bilang: “Pak, uang jajan jangan kasih ke aku, langsung aja ke kantin sekolah.” Orang tuanya jadi bingung: “Terus aku ngapain? Nonton aja?”
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, bahkan blak-blakan bilang angka Rp102 miliar itu bukan receh. “Itu bisa membiayai program penting,” ujarnya.
Bayangin, Rp102 miliar kalau dipakai untuk paving jalan desa bisa bikin Google Maps sampai bingung karena terlalu banyak jalan mulus.
#Efisiensi atau Sakit Kepala Kolektif?
Bupati Warsubi mengingatkan kalau pemkab harus lebih serius kelola anggaran: mulai dari perencanaan, aset daerah, sampai manajemen ASN. Bahasa gampangnya: “Jangan boros, jangan salah kaprah.”
Masalahnya, rakyat sering cuma lihat hasilnya. Kalau jalan berlubang dibilang efisiensi, kalau puskesmas kurang obat dibilang akuntabilitas, lama-lama rakyat bisa lebih ahli bikin istilah ketimbang pemerintah.
Pemangkasan ini bikin pemerintah daerah ibarat anak kos yang kiriman bulanannya berkurang drastis. Biasanya bisa makan ayam geprek tiap hari, sekarang harus pintar-pintar mutar otak: sekali nasi kucing, sekali indomie, sekali pura-pura puasa.
#Rakyat: Sing Penting Ora Nambah Janji
Bagi masyarakat Jombang, sebenarnya mereka nggak peduli istilah teknis macam DAU, DAK, atau efisiensi fiskal. Yang penting sekolah nggak bocor, jalan nggak mbludag, puskesmas nggak kekurangan kapas.
Kalau pusat mau efisiensi, semoga jangan sampai jadi efisiensi ala lomba 17-an, panitia yang irit, peserta yang pusing. Karena pada akhirnya, rakyatlah yang harus menerima konsekuensi anggaran yang kian menipis.***
