LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan boleh berbangga. Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang baru dimulai Februari 2025 sudah mencatat capaian luar biasa, 344.217 warga atau 69,92 persen terlayani. Bahkan angka ini melampaui target nasional yang cuma 36 persen. Kalau ini lomba sekolah, Lamongan sudah dapat piala duluan, sementara daerah lain baru isi formulir.
Kepala Dinas Kesehatan Lamongan, Chaidir Annas, menegaskan capaian itu berkat tenaga kesehatan yang rajin turun ke sekolah, balai desa, hingga titik pelayanan. “Dari awal dimulai pemeriksaan kesehatan gratis sejak Februari lalu hingga saat ini, jumlah yang terlayani di Lamongan adalah 344.217 orang atau 69,92 persen. Target RPJMN hanya 36% dari jumlah penduduk, yakni 492.301 orang,” kata Annas dikutip Detik, Selasa (30/9/2025).
Tujuannya jelas mulia, deteksi dini penyakit, cegah komplikasi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dari rilis resmi, rasanya tinggal tunggu saja warga Lamongan masuk daftar “kabupaten paling sehat se-Indonesia”.
Tapi, seperti biasa, statistik hanyalah setengah cerita. Setengah lainnya tersimpan di kantong-kantong perbatasan Lamongan—desa yang lebih sering dapat kabar banjir atau jalan rusak daripada kabar kedatangan tenaga kesehatan. Di sana, istilah “cek kesehatan gratis” lebih terdengar seperti berita dari negeri jauh ketimbang program nyata yang bisa mereka nikmati.
#Desa Perbatasan: Antara Menunggu dan Nggak Pernah Disapa
Coba main ke daerah perbatasan Lamongan dengan Bojonegoro atau Mojokerto. Tanya soal Cek Kesehatan Gratis, kemungkinan besar jawabannya: “Lho, itu opo?” Bapak-bapak di warung kopi tahunya cuma cek harga rokok atau besok mau nanam apa di sawah, bukan cek gula darah gratisan dari Dinas Kesehatan.
Seolah-olah program ini punya semacam peta eksklusif. Kalau titiknya di pusat kota, sekolah besar, atau desa yang aksesnya gampang, tenaga kesehatan datang lengkap dengan tensimeter dan brosur edukasi. Tapi kalau di perbatasan yang jalannya masih becek dan sinyal HP pun ngos-ngosan, yang datang ya paling-paling truk pengangkut tebu, bukan mobil layanan kesehatan.
“Seumur-umur aku durung nate ngerti program iki. Wong neng dusun kene sing teko yo mung petugas sensus, dudu petugas kesehatan,” kata Sigit, warga Desa Kedungsari Ngimbang, sambil nyengir.
Desa Kedungsari, Ngimbang adalah desa paling ujung selatan. Desa ini terletak di perbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan merupakan titik paling selatan Kabupaten Lamongan.
Dinas Kesehatan bilang kendala pendaftaran sudah diatasi. Warga yang nggak punya ponsel atau bingung aplikasi bisa langsung diinput datanya oleh tenaga kesehatan. Solusi cerdas. Tapi masalahnya, tenaga kesehatannya sendiri nggak pernah nyampe ke dusun paling ujung. Jadi mau input apa, wong ketemu warganya aja tidak.
Akhirnya, warga desa cuma mendengar cerita program ini dari ketika ngongkrong di warung kopi. Rasanya seperti dengar konser gratis di alun-alun, tapi desa perbatasan cuma dapat suara samar-samar dari kejauhan.
#Angka Statistik vs Realita Lapangan
Memang, kalau dilihat dari sisi “angka”, capaian Lamongan patut diacungi jempol. Tapi pertanyaan pentingnya, angka 69,92 persen itu sebenarnya mewakili siapa?
Bisa jadi, angka itu lebih banyak merekam masyarakat yang memang mudah dijangkau—anak sekolah di kota, ibu-ibu PKK di desa dekat jalan raya, atau pekerja pabrik di wilayah industri. Sementara warga yang rumahnya di pelosok, yang justru lebih rentan sakit karena akses kesehatan minim, malah nggak pernah disentuh.
“Program kesehatan gratis? Di Jegreg sini belum pernah ada. Wong desa iki paling ujung, sudah berbatasan sama Bojonegoro, sebelah itu Kepoh, “ ucap Teguh, warga Desa Jegreg sambil menunjuk arah Desa Kepoh, Kepohbaru, Bojonegoro. “Kalau mau periksa ya tetap ke ke RSUD Kepohbaru, bayar dengan uang sendiri. Gratisan itu kan cuma ada di berita,” kata Teguh, warga Desa Jegreg, sambil geleng-geleng.
Hampir semua program pemerintah polanya sama, heboh di angka, viral di berita, tapi sunyi di daerah yang seharusnya paling butuh. Kalau hujan cuma turun di alun-alun kota, sawah di pinggiran tetap kering. Begitu pula CKG: kalau layanan cuma ramai di pusat kota, warga desa perbatasan tetap gigit jari.
#Sehat Itu Harus Merata, Bukan Hanya di Statistik
Capaian CKG Lamongan tentu layak diapresiasi, tapi jangan buru-buru tepuk tangan. Karena sehat itu bukan cuma soal angka presentase, melainkan soal siapa yang benar-benar merasakannya.
Bayangkan, apa artinya 344 ribu orang sudah terlayani kalau di sisi lain masih ada ribuan warga di perbatasan yang bahkan nggak tahu program ini ada? Sama saja seperti pesta besar di alun-alun, tapi tetangga sebelah rumah tidak diundang.
Program kesehatan harusnya seperti hujan tropis: jatuh merata, menyejukkan semua. Jangan seperti hujan lokal, yang cuma netes di satu titik sementara daerah lain tetap kering kerontang. Warga desa di pinggiran juga punya hak yang sama untuk dicek tensinya, diperiksa giginya, atau sekadar diingatkan supaya rajin cuci tangan.
Jadi, buat Lamongan yang sedang bangga dengan capaian CKG, semoga tidak berhenti di angka-angka cantik. Karena sehat itu bukan soal ranking keenam Jawa Timur, tapi soal memastikan ibu-ibu di perbatasan nggak lagi bingung ketika ditanya: “Bu, sudah ikut cek kesehatan gratis?” dan jawabnya cuma: “Cek opo, Le? Aku ra ngerti blas.”***
