Kalau ada lomba “siapa daerah yang paling jago menunda pekerjaan rumah”, Jombang mungkin masuk finalis. Bayangkan, tiga bulan menjelang tutup buku anggaran 2025, realisasi APBD baru segitu-segitu aja: 62,26 persen. Angka yang lebih mirip nilai ulangan anak SMA malas yang masih bisa ditolerir karena “minimal nggak remedial”, ketimbang laporan keuangan daerah.
Padahal, duit yang diplot bukan recehan, Rp3,02 triliun. Tapi, seperti kebiasaan anak kos yang gaji sudah cair tanggal 1 dan habis tanggal 10, sebagian besar malah nongkrong doang di kas daerah. Yang jalan? Ya belanja rutin, gaji pegawai, operasional kantor, semacam “makan-minum-hidup sehari-hari”. Sementara belanja modal dan sosial—yang harusnya bikin ekonomi jalan dan masyarakat kerasa manfaat—masih ketinggalan kereta.
Contoh ekstrimnya, Dinas Sosial baru nyentuh 21,29 persen. Lah, ini kayak nyalain kompor tapi gasnya nggak diputar. Sementara BPKAD, yang ngurus duit, justru serapannya 79,14 persen. Ironi macam apa ini? Duitnya aman di meja bendahara, tapi programnya jalan di tempat.
#Alasan Klasik, Drama Repetitif
Setiap tahun kita disuguhi dongeng klise: pencairan lambat, pengadaan menunggu akhir tahun, bla bla bla. Kayak jam alarm rusak yang bunyi tiap pagi tapi nggak pernah bangunin orang, plotnya sama tapi efeknya selalu bikin kesel. Padahal, akar masalahnya jelas: birokrasi yang gagap perencanaan, ego sektoral antar-OPD, dan tata kelola yang setengah hati.
Kalau ini dibiarkan, jangan salahkan kalau rakyat mulai menganggap APBD itu kayak fosil dinosaurus: ada, besar, tapi cuma jadi pajangan.
#Efek Domino: Dari Proyek Mandek sampai Kepercayaan Publik Ambyar
Ketika duit nggak jalan, proyek fisik molor. Lapangan kerja yang seharusnya muncul malah hilang di atas kertas. Infrastruktur nggak kelar, pelayanan publik keteteran, dan warga cuma bisa ngedumel di warung kopi. Kalau fenomena ini dianggap normal, siap-siap saja APBD Jombang tahun depan jadi bahan meme: “Rp3 triliun cuma jadi angka di banner Musrenbang.”
Yang lebih serem, kepercayaan publik ke pemerintah daerah bisa runtuh. Kalau tiap tahun serapan mepet-mepet deadline, lama-lama warga akan nganggep pejabat daerah cuma jago bikin laporan, bukan jago bikin perubahan.
#Reformasi atau Jadi Meme Selamanya
Solusinya? Jangan sekadar rapat evaluasi sambil ngopi di hotel bintang tiga. Pertama, perencanaan harus lebih realistis dan disiplin. Kedua, kinerja kepala OPD jangan cuma dinilai dari angka serapan, tapi outcome nyata di lapangan. Kalau ada OPD yang cuma nyentuh 20 persen, ya sudah—mutasi aja, toh di Jombang jabatan itu lebih sering muter daripada roda odong-odong.
Ketiga, keterlibatan publik jangan dianggap hiasan. DPRD dan masyarakat sipil harus didorong buat ngawasin, bukan sekadar foto bareng saat Musrenbang. Data realisasi APBD juga harus transparan, update, dan gampang diakses. Jangan bikin warga harus jadi detektif dulu cuma buat tahu duitnya sudah keluar berapa.
Dan terakhir, jangan anti teknologi. Zaman sudah 5G, masa pengawasan anggaran masih pakai cara manual dan laporan menumpuk di map ordner?
#Jangan Jadi Anggaran Zombie
Serapan APBD 62 persen di triwulan keempat adalah lampu merah yang tak bisa diabaikan. Angka ini bukan sekadar catatan teknis, tapi cermin kegagalan kolektif yang menuntut langkah strategis dan holistik. Pemkab Jombang tak bisa lagi berlindung di balik alasan teknis; saatnya berani mereformasi tata kelola anggaran, memperkuat kapasitas birokrasi, dan membangun sistem monitoring yang transparan serta partisipatif.
Kalau dibiarkan, kegagalan ini hanya akan menjadi simbol stagnasi pembangunan dan menurunnya kualitas layanan publik yang dirasakan warga tiap tahun. Sudah waktunya Pemerintah Daerah keluar dari zona nyaman birokrasi, melakukan transformasi mendasar, dan memastikan APBD tak sekadar angka di kertas, tapi benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat Jombang.
Ibarat zombie, APBD 2025 Jombang jalan setengah hidup, setengah mati. Angka ada, duit ada, tapi manfaatnya nyaris nggak terasa. Kalau pemerintah daerah tetap nyaman dengan status quo birokrasi yang lamban, tiap tahun kita cuma akan menonton drama yang sama, APBD jadi angka kosong, rakyat tetap menunggu.
Kalau kata orang-orang di warkop: “Anggaran besar kok manfaatnya kecil, itu kayak makan sate bayar Rp100 ribu tapi dagingnya cuma setusuk.”
*)Denny Saputra, Kontributor TitikTerang dan Founders Marhain Projeck
