JOMBANG – Di Jombang ada peristiwa unik tapi getir: gaji buruh pabrik dicicil. Iya, gaji—yang mestinya jadi hak paling dasar pekerja—tiba-tiba diperlakukan kayak kredit motor atau cicilan sofa di marketplace. Bedanya, kalau cicilan motor macet, debt collector bisa langsung nongol sambil ngetok-ngetok pintu. Kalau gaji dicicil, buruh cuma bisa menelan ludah sambil berdoa panjang.
Padahal, gaji itu darah segar buat kehidupan sehari-hari. Buat bayar kontrakan, buat belanja beras, buat nyekolahin anak. Bayangkan kalau tukang sayur ikut-ikutan gaya pabrik: “Bu, beli cabenya saya cicil ya. Setengah dulu sekarang, sisanya akhir bulan.” Bisa-bisa besoknya dagangan dilempar balik ke wajahnya.
Kejadian ini terkuak pada Jumat (18/9/2025), saat anggota DPRD Jombang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), sebuah perusahaan plywood di Kecamatan Diwek. Tujuannya untuk mengklarifikasi langsung praktik cicil-mencicil gaji yang bikin resah para pekerja.
#DPRD Datang: Sidak atau Sekadar Jalan-Jalan?
Sidak kali ini dilakukan Komisi D DPRD Jombang. Bagi masyarakat, acara semacam ini sudah seperti ritual politik tahunan: ada kamera wartawan, rombongan pejabat datang mendadak, lalu beberapa kursi plastik buru-buru disusun untuk “dialog singkat”.
Pertanyaan sederhana pun muncul: sidak ini sebenarnya untuk apa? Benar-benar mau menyelesaikan masalah buruh, atau cuma mau memastikan publik tahu kalau DPRD masih eksis? Maklum, rakyat sudah sering trauma. Wakil rakyat biasanya rajin sidak kalau ada kamera, tapi begitu sorotannya padam, tindak lanjut bisa lenyap begitu saja—mirip saldo e-wallet yang habis tak terasa setelah checkout tengah malam.
#Gaji Dicicil: Potret Buruh yang Selalu Jadi Korban
Yang bikin miris, buruh pabrik selalu jadi korban paling gampang. Kalau perusahaan rugi, buruh yang pertama kali dipotong gajinya. Kalau perusahaan untung, buruh tetap disuruh bersyukur, “yang penting masih ada kerjaan.”
Lebih absurd lagi, Manajer PT SGS, Taufik Rizal Sutisna, terang-terangan mengaku perusahaan sedang terpuruk dengan kerugian mencapai Rp120 miliar atau sekitar 35 persen di unit Jombang. Lah, kok bisa sampai segitu? Pertanyaan itu tentu tak bisa dijawab dengan sekadar menyuruh buruh bersabar. Alasan apapun yang disampaikan.
Buruh seolah-olah ditakdirkan jadi bumper: ketika ekonomi hancur, mereka yang pertama dihantam. Begitu ekonomi membaik, posisi mereka tetap di dasar rantai makanan. Praktik gaji dicicil ini hanyalah potret kecil dari kenyataan besar: kelas pekerja kerap dipaksa menanggung beban yang seharusnya jadi tanggung jawab manajemen.
#Wakil Rakyat: Mendengar atau Menyimpan?
Saat sidak, DPRD menerima banyak keluhan. Katanya mereka akan “menyimpan aspirasi” buruh dan menindaklanjuti. Nah, ini bahasa politik yang sudah terlalu sering kita dengar. “Menyimpan aspirasi” itu artinya apa? Simpan di hati, simpan di draft notulen, atau simpan di folder laptop yang tak pernah dibuka lagi?
Yang jelas, buruh butuh aksi, bukan sekadar janji. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama. Gaji yang dicicil itu bikin hidup makin sempit. Anak yang minta uang jajan tidak bisa dikasih janji, “Nak, jajannya dicicil ya, setengah dulu sekarang, setengahnya kalau DPRD rapat lagi.”
#DPRD dan Panggung Politik
Kalau mau jujur, sidak semacam ini sering lebih mirip panggung politik ketimbang solusi nyata. DPRD sebenarnya sudah tahu kalau PT SGS sedang bermasalah. Tapi tetap saja, sidak dilakukan dengan gaya mendadak—lengkap dengan kamera dan kursi plastik—seakan-akan baru ada temuan besar.
Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, bahkan menuding perusahaan bertindak semaunya dan DPRD tahu.
“Harusnya tanggal 1 gaji dibayar penuh, faktanya tanggal 5 baru dibayar 50 persen. DPRD tahu, tapi tidak ada tindak lanjut,” katanya, getir.
Nah, di sinilah problemnya. Kalau bulan depan buruh masih tetap menerima gaji ala cicilan paylater, lalu apa gunanya sidak ini? Jangan-jangan sidak tak lebih dari ritual musiman: mirip studi banding pejabat, bedanya cuma lokasi pindah dari kantor ke pabrik.
#Buruh: Hidup Nyata, Bukan Retorika
Yang sering dilupakan adalah: buruh tidak hidup di ruang sidang, tapi di kontrakan kecil, di dapur dengan beras pas-pasan, di sekolah anak yang tiap bulan butuh SPP. Mereka tidak butuh jargon, mereka butuh gaji penuh, on time, tanpa cicilan.
Sampai hari ini, buruh masih khawatir. Takut kalau semua keluhan itu hanya akan jadi headline sehari, lalu tenggelam besok. Karena pengalaman membuktikan, banyak kasus serupa yang selesai di berita, bukan di kehidupan nyata.
#Akhirnya, Pertanyaan Itu Muncul Lagi…
Pertanyaan klasik kembali terulang: untuk siapa sebenarnya DPRD bekerja? Untuk buruh yang gajinya dicicil, atau untuk menjaga citra dan kursi empuk politik masing-masing?
Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, dengan penuh percaya diri menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal hasil sidak ini. “Paling lambat pekan depan rekomendasi hasil sidak akan kami sampaikan,” tandasnya.
Kalimat yang terdengar gagah, tapi publik sudah kenyang dengan janji manis pejabat. Buruh tentu tidak butuh rekomendasi di atas kertas, mereka butuh gaji penuh di rekening.
Sidak sudah selesai, berita sudah tayang, foto-foto sudah tersebar. Tinggal kita tunggu: apakah bulan depan buruh masih digaji dengan sistem cicilan syariah ala perusahaan, atau benar-benar dibayar penuh?
Kalau masih dicicil, ya sidak kemarin sama saja seperti ngopi sore—rame sebentar, habis itu dingin dan hilang tanpa bekas. Bedanya, kalau ngopi sore minimal bikin melek. Sidak DPRD? Paling cuma bikin headline.***
Penulis: Ulung Hananto, berkontribusi atas artikel ini| Editor: Supriyadi
