JOMBANG – Di Gedung DPRD Jombang yang mestinya tenang, suasana berubah jadi panas, Sabtu (11/10) siang. Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (GAS-JP) datang bukan untuk selfie di depan logo dewan, tapi untuk menagih janji. Janji siapa? Janji para wakil rakyat yang dulu kampanye pakai jargon “pro rakyat”, tapi kini malah disorot gara-gara Perbup Nomor 66 Tahun 2024 — aturan yang, ironisnya, mengatur hak keuangan mereka sendiri.
“DPRD harus evaluasi sistem transportasi dewan yang nggak jelas ini,” ujar Lutfi Mulyono, Ketua GAS-JP, dengan nada separuh kritik, separuh sabar menahan napas.
Lucu memang. Rakyat disuruh hemat bensin, sementara urusan mobil dinas dan uang transport dewan masih perlu “ditata ulang”.
Kalau rakyat salah parkir bisa didenda, tapi kalau dewan salah atur anggaran, cukup dibilang: “akan dievaluasi.”
#Perbup 66/2024: Dari Rakyat, oleh Rakyat, untuk Dewan?
Aktivis menilai revisi Perbup 66/2024 itu bukan sekadar administrasi, tapi moralitas.
Sebab selama ini, tunjangan dan fasilitas dewan terasa makin tebal, sementara kepercayaan publik makin menipis.
“Dewan harus pastikan semua kebijakan keuangannya adil dan akuntabel,” kata Lutfi lagi.
Tapi, keadilan macam apa yang perlu ditegaskan lewat konferensi pers kalau rakyat udah tahu siapa yang paling sering naik anggaran tapi jarang turun ke lapangan?
Lucunya, dewan sendiri sepakat revisi perlu dilakukan. Namun seperti biasa, kalimat sakti “akan dibahas dalam rapat” selalu menjadi jembatan menuju entah-kapan.
DPRD Jombang memang produktif dalam satu hal: menyusun agenda rapat evaluasi yang tak pernah selesai.
#Buruh Dicicil, Dewan Dipercepat
Dari tunjangan dewan, pembahasan bergeser ke dunia nyata — dunia para buruh PT Sumber Graha Sejahtera (SGS), perusahaan plywood yang membayar gaji pekerja dengan sistem… cicilan. Ya, gaji. Dicicil. Seolah buruh adalah leasing yang bisa ditunda pembayarannya.
Temuan ini sudah masuk ke meja DPRD, dan Ketua Dewan, Hadi Atmaji, bilang akan memanggil pihak terkait. Tapi publik sudah hafal skenarionya: “dipanggil”, “dibahas”, “disepakati”, lalu… hilang di tumpukan notulen rapat.
Padahal, kalau dewan benar-benar mau pakai nurani, mungkin mereka tak perlu banyak rapat — cukup datang ke pabrik, lihat wajah buruh yang gajinya dicicil, dan rasakan apakah uang tunjangan mereka masih terasa halal.
#DPRD, Cermin yang Mulai Buram
GAS-JP menutup pertemuan itu dengan satu pesan, rakyat bukan sekadar penonton sidang paripurna. Mereka pengingat bahwa jabatan adalah titipan, bukan fasilitas.
Tapi sayangnya, di Jombang, citra dewan justru mulai mirip kaca cermin lama di kamar mandi, masih bisa memantulkan wajah, tapi buram dan kusam. Kalau DPRD benar-benar mau menata ulang sistem keuangan dan mengawal hak buruh, mereka mesti mulai dari hal paling sederhana — menata ulang hati sendiri.
Karena, seperti kata Lutfi, “Buruh itu tulang punggung ekonomi daerah.” Dan kalau tulang punggungnya dicicil, jangan heran kalau rakyat mulai bongkok menanggung janji-janji dewan yang tak kunjung lunas.***
